Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Serikat Pekerja Morowali Beberkan Kronologi Bentrok di PT GNI: Mereka yang Nyerang Duluan

image-gnews
Suasana bentrokan antara buruh China dan Indonesia  di pabrik peleburan nikel di Morowali, Sulawesi, 14 Januari 2023. Seorang pekeja lokal dan seorang tenaga kerja asing (TKA) tewas dalam keributan yang pecah di area PT Gunbuster Nickel Industri (GNI). Revi Limbong via REUTERS
Suasana bentrokan antara buruh China dan Indonesia di pabrik peleburan nikel di Morowali, Sulawesi, 14 Januari 2023. Seorang pekeja lokal dan seorang tenaga kerja asing (TKA) tewas dalam keributan yang pecah di area PT Gunbuster Nickel Industri (GNI). Revi Limbong via REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Serikat Pekerja Nasional (SPN) Morowali dan Morowali Utara, Katsaing, membeberkan kronologi kerusuhan di PT Gunbuster Nickel Industri (PT GNI) versi mereka. Menurut dia, banyak orang tidak melihat latar belakang terjadinya peristiwa tersebut.

Katsaing menjelaskan, sebelum mogok kerja dilakukan pada Sabtu pekan lalu, 14 Januari 2023, sebetulnya para pekerja sudah melakukan aksi.

Baca: Bentrok Karyawan PT GNI, Bahlil: Menimbulkan Persepsi Negatif Investasi Indonesia

"Sejak 22 September sampai 24 September 2022 kalau tidak salah, teman-teman sudah melakukan mogok (kerja)," ujar Katsaing pada Tempo, Selasa malam, 17 Januari 2023. "Nah, pada saat itu tidak ada kejadian (rusuh), karena TKA (tenaga kerja asing) Cina tidak melakukan upaya-upaya yang mungkin bisa memicu."

Langkah mediasi dan perundingan 

Setelah berdemo, kata Katsaing, tidak ada keputusan pemerintah, baik dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota maupun Wakil Bupati atau Bupati Morowali Utara. Pemerintah daerah tidak bisa mengambil keputusan terkait persoalan-persoalan yang dituntut serikat pekerja. Yang bisa dilakukan hanyalah melakukan upaya mediasi.

“Nah, setelah bergulir, teman-teman menunggu perubahan itu ada, tapi nggak ada. Maka dari itu, teman-teman berinisiatif lagi melakukan mogok kerja di tanggal 11, 12, 13, 14 (Januari 2023),” ujar Katsaing.

Menurut Katsaing, sebelum mogok kerja, sebetulnya ada upaya dari kepolisian untuk melakukan mediasi antara serikat pekerja dengan pihak manajemen PT GNI pada 10 Januari 2023. Namun, pihak manajemen head office (HO) Jakarta PT GNI tidak hadir. 

Pihak manajemen PT GNI lalu meminta perundingan diundur pada 13 Januari 2023 pukul 14.00 waktu setempat. Meski datang terlambat, manajemen HO PT GNI hadir dalam kesempatan itu.

“Namun, manajemen HO pusat GNI mengatakan bahwa kami belum bisa membuat perjanjian bersama itu dikarenakan manajemen PT GNI sampai saat ini belum mengakui keberadaan serikat pekerja/serikat buruh di dalam PT GNI,” tutur Katsaing.

Setelah merasa manajemen perusahaan tidak punya itikad baik atas tuntutan para pekerja, maka dilakukan konsolidasi pada 13 Januari 2023 malam. Baru pada 14 Januari 2023 pagi dilakukanlah mogok kerja yang berujung pada kerusuhan yang menewaskan tiga orang terjadi pada hari itu. 

Akibat keributan tersebut, Katsaing menyebutkan, teman-teman serikat pekerja yang berada di dalam ingin keluar dan bergabung dengan teman-teman yang melakukan aksi mogok kerja di pintu gerbang. “Namun, ada upaya penghalang-halangan oleh pengawas di dalam, staf, lah gitu," ucapnya.

Para karyawan yang mendapat kabar dari teman-teman dalam itu berinisiatif untuk langsung memastikan apakah betul ada penghalang oleh teman-teman yang ingin bergabung. "Nah, setelah teman-teman ingin memastikan itu, justru mendapat serangan dari pihak Tiongkok, pihak Cina,” kata Katsaing.

Pada saat itu, TKA Cina mulai menghadang dan menyerang karyawan yang ingin memastikan persoalan tersebut. Karyawan itu pun mengalami luka-luka.

Selanjutnya: “Nah yang terluka itu kan membuat..."

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tak Hanya India, Jepang Juga Kecewa Atas Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

9 jam lalu

Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida berjalan melewati barisan tiang menuju Oval Office di Gedung Putih di Washington, AS, 13 Januari 2023. T.J. Kirkpatrick/Pool melalui REUTERS
Tak Hanya India, Jepang Juga Kecewa Atas Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Pemerintah Jepang menanggapi komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi di Cina, India dan Jepang.


Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

14 jam lalu

Presiden AS Joe Biden saat kunjungannya di Chavis Community Center di Raleigh, North Carolina, AS, 26 Maret 2024. REUTERS/Elizabeth Frant
Menlu India Tak Terima Komentar Joe Biden tentang Xenofobia

Menteri Luar Negeri India menolak komentar Presiden AS Joe Biden bahwa xenofobia menjadi faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi negaranya.


Soal Internet di Cina, Kampanye Larangan Tautan Ilegal hingga Mengenai Pendapatan Periklanan

14 jam lalu

Ilustrasi internet. (abc.net.au)
Soal Internet di Cina, Kampanye Larangan Tautan Ilegal hingga Mengenai Pendapatan Periklanan

Komisi Urusan Intenet Pusat Cina telah memulai kampanye nasional selama dua bulan untuk melarang tautan ilegal dari sumber eksternal di berbagai media


Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

15 jam lalu

Pengolahan bijih nikel di smelter feronikel PT Antam Tbk di Kolaka, Sulawesi Tenggara. TEMPO/M. Taufan Rengganis
Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.


Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

19 jam lalu

Sebuah mesin bekerja untuk mengurangi polusi dipasang di sekitar area konstruksi saat polusi udara menyelimuti wilayah Beijing, Cina, 18 Desember 2016. REUTERS/Stringer
Penanganan Polusi Udara, Peneliti BRIN Minta Indonesia Belajar dari Cina

Cina menjadi salah satu negara yang bisa mengurangi dampak polusi udaranya secara bertahap. Mengikis dampak era industrialisasi.


Menlu Selandia Baru Sebut Hubungan dengan Cina "Rumit"

22 jam lalu

Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters. REUTERS
Menlu Selandia Baru Sebut Hubungan dengan Cina "Rumit"

Menlu Selandia Baru menggambarkan hubungan negaranya dengan Cina sebagai hubungan yang "rumit".


Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

1 hari lalu

Bendera Korea Utara berkibar di samping kawat berduri di kedutaan besar Korea Utara di Kuala Lumpur, Malaysia, 9 Maret 2017. [REUTERS / Edgar Su]
Badan Mata-mata Seoul Tuding Korea Utara Rencanakan Serangan terhadap Kedutaan Besar

Badan mata-mata Korea Selatan menuding Korea Utara sedang merencanakan serangan "teroris" yang menargetkan pejabat dan warga Seoul di luar negeri.


Gelombang Panas Serbu India sampai Filipina: Luasan, Penyebab, dan Durasi

2 hari lalu

Ilustrasi gelombang panas ekstrem.[Khaleej Times/REUTERS]
Gelombang Panas Serbu India sampai Filipina: Luasan, Penyebab, dan Durasi

Daratan Asia berpeluh deras. Gelombang panas menyemai rekor suhu panas yang luas di wilayah ini, dari India sampai Filipina.


Bahlil Bantah Cina Kuasai Investasi di Indonesia, Ini Faktanya

2 hari lalu

Taman Merlion, Singapura. REUTERS/Edgar Su/File Photo
Bahlil Bantah Cina Kuasai Investasi di Indonesia, Ini Faktanya

Menteri Bahlil membantah investasi di Indonesia selama ini dikuasai oleh Cina, karena pemodal terbesar justru Singapura.


Mayoritas Gaji Dosen di Bawah Rp 3 Juta, SPK: 76 Persen Terpaksa Kerja Sampingan

2 hari lalu

Ilustrasi dosen sedang mengajar. shutterstock.com
Mayoritas Gaji Dosen di Bawah Rp 3 Juta, SPK: 76 Persen Terpaksa Kerja Sampingan

Hasil riset Serikat Pekerja Kampus: sebagian besar dosen terpaksa kerja sampingan karena gaji dosen masih banyak yang di bawah Rp 3 juta.